PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

•   Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas mengkonstatir, mengkualifikasir, dan kemudian mengkonstituir.

•       Mengkostituir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu benar-benar terjadi. 

•       Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar terjadi, yang dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak

Teori Pembuktian

1.      Teori Pembuktian Bebas

             Teori ini tidak menghendaki adanya    ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim.

2.      Teori Pembuktian negatif

       Dimana hakim terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat negatif sehingga membatasi hakim untuk melakukan sesuatu.

3.      Teori Pembuktian Positif

         Dimana hakim diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang dalam Undang-Undang.

Hukum Pembuktian

1.      Bersifat mencari kebenaran formil

2.      Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim

3.      Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materil

4.      Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian

Pasal 163 HIR/pasal 283 R.Bg dan pasal 1856 BW, menyatakan bahwa barang-siapa yang :

-          Mengaku mempunyai suatu hak, atau

-          Mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau

-          Membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Alat – alat bukti

•      Alat bukti surat

•      Alat bukti saksi

•      Alat bukti persangkaan                        Pasal 164 HIR

•      Alat bukti pengakuan

•      Alat bukti sumpah

•      Pemeriksaaan ditempat (pasal 153 HIR)

•      Saksi ahli (pasal 154 HIR)

•      Pembukuan (pasal 167 HIR)

•      Pengetahuan Hakim (pasal 178 (1) HIR, UU-MA No.14/1985)

Macam-macam kekuatan alat bukti

1.      Bukti mengikat dan menentuka, artinya :

-          Meskipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi Hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan alat bukti tersebut tanpa membutuhkan alat bukti lainnya.

-          Hakim terikat dengan alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat memutus lain dari pada yang telah terbukti dengan satu alat bukti itu.

-          Alat bukti ini tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan/bukti sebaliknya.

-          Alat bukti ini adalah:

a.       Sumpah decisoir (pasal 156 HIR/pasal 183 R.Bg)

b.      Sumpah pihak (dilator) = (pasal 177 HIR/pasal 183 R.Bg)

c.       Pengakuan (pasal 174 HIR/pasal 311 R.Bg)

2.      Bukti sempurna, artinya :

-          Meskipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi Hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan alat bukti itu dan tidak memerlukan adanya alat bukti lain.

-          Hakim terikat dengan alat bukti tersebut, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

-          Bukti tersebut dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan/sebaliknya.

-          Alat bukti ini adalah :

a.       Akta otentik (pasal 165 HIR/pasal 285 R.Bg)

b.   Pasal 1394 KUH Perdata: Apabila tergugat dapat menunjukkan tiga kwitansi pembayaran 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka angsuran yang sebelumnya harus dianggap lunas.

c.   Pasal 1965 KUH Perdata: Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjukkan kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya.

3.      Bukti bebas, artinya:

-          Hakim bebas untuk menilai sesuai dengan pertimbangan yang logis.

-          Hakim tidak terikat dengan alat bukti tersebut.

-          Terserah kepada keyakinan hakim yang menilai.

-          Hakim dapat mengesampingkan alat bukti ini dengan pertimbangan yang logis.

-          Bukti ini dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

-          Alat bukti ini adalah:

a.    Saksi yang disumpah (pasal 172 HIR/pasal 307 R.Bg). meskipun ada 10 oranng saksi, kalau hakim ragu-ragu maka hakim tidak terkait atau wajib mempercayai saksi-saksi itu.

b.      Saksi ahli (pasal 154 HIR/pasal 181 R.Bg)

c.       Pengakuan diluar sidang (pasal 175 HIR/pasal 312 R.Bg)

4.      Bukti permulaan, artinya:

-          Meskipun alat bukti itu sah dan dapat dipercaya kebenarannya, tetapi belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup.

-          Bukti ini masih perlu (harus) ditambah dengan alat bukti lain agar menjadi sempurna.

-          Hakim bebas dan tidak terikat dengan alat bukti ini.

-          Bukti ini dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

-          Alat bukti ini adalah:

a.   Alat bukti saksi tetapi hanya seorang diri (pasal 136 HIR/pasal 306 R.Bg) sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain, misalnya sumpah suppletoir.

b.      Akta dibawah tangan yang dipungkiri tanda tangannya dan isinya oleh yang bersangkutan (pasal 165 HIR/pasal 289 R.Bg).

5.      Bukti bukan bukti, artinya:

-          Meskipun nampaknya memberikan keterangan yang mendukung kebenaran suatu peristiwa tetapi ia tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sah.

-          Ia tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

-          Ia seperti bukti tetapi bukan bukti.

-          Hal ini adalah:

a.       Saksi yang tidak disumpah (pasal 145 (4) HIR/pasal 172 R.Bg)

b.      Saksi yang belum cukup umur15 tahun

c.       Foto-foto, rekaman casset/video dan sebagainya

d.      Kesaksian tak langsung (pasal 717 HIR/pasal 308 R.Bg )

Bukti Surat

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian (alat bukti).

Fungsi Akta

1.      Fungsi formal. Yaitu adanya akta merupakan syarat sah suatu perbuatan hukum. Misalnya:

•       Pasal 1610 BW tentang perjanjian pemborongan

•       Pasal 1767 BW tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga

•       Pasal 1851 tentang perdamaian, yang untuk itu semuanya disyaratkan adanya akta di bawah tangan

•       Pasal 1171 BW tentang pemberian hipotik

2.         Fungsi materiil, yaitu fungsi akta sebagai alat bukti, meskipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan hukum.

Fungsi Akta Sebagai Alat Bukti

Sebagai alat bukti, maka ketentuan pembuktian akta dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kekuatan secara fungsional, yaitu:

1.      Kekuatan pembuktian lahir

            Yaitu bahwa surat secara lahiriyah tampil sebagai akta yang sah, sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2.      Kekuatan pembuktian formil

            Yaitu membuktian tentang adanya sesuatu perbuatan/keadaan menurut hukum atau adanya suatu pernyatan.

3.      Kekuatan pembuktian formil

            Yaitu membuktian tentang kebenaran isi dari suatu perbuatan/keadaan atau pernyataan yang dimuat di dalam akta.

Bukti Saksi

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

            Bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR.

Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

            Persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR, 1916 BW.

Persangkaan menurut Undang – Undang  (Pasal 1916 BW)

Persangkaan – persangkaan yang oleh Undang-undang dihubungkan dengan perbuatan tertentu antara lain:

-          Perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan batal.

-          Peristiwa – peristiwa yang menurut Undang- Undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilik atau pembebasan dari hutang.

-          Kekuatan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada putusan hakim.

Kekuatan yang diberikan Undang-Undang kepada pengakuan atau sumpah salah satu  public

Bukti Sumpah

Sumpah ialah suatu pernyataan yang hidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Macam Sumpah

1.      Sumpah / janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut sumpah promissoir. Dengan ciri-ciri sebagai berikut :

            A. sumpah diucapkan sebelum mereka memberikan keterangan/ melakukan sesuatu.

            B. Sumpah berfungsi sebagai syarat formil sahnya suatu keterangan atau tindakan.

            C. Sumpah ini bukan merupakan alat bukti; dan

            D. Sumpah ini tidak mengakhiri sengketa.

1.   Sumpah Jabatan

2.   Sumpah Pegawai Negeri Sipil

3.   Sumpah Saksi

4.   Sumpah Ahli

5.   Sumpah Tolk (Juru Bahasa)

6.   Sumpah Hakim

2.      Sumpah assertoir (confirmatoir) dilakukan para pihak dalam perkara, dengan ciri-ciri :

A.                Sumpah diucapkan sesudah mereka memberi keterangan atau melakukakan sesuatu

B.                 Sumpah berfungsi untuk meneguhkan suatu peristiwa atau hak

C.                 Sumpah ini termasuk alat bukti

D.                Sumpah mengakhiri sengketa

Pemeriksaan setempat (descente) ialah pemeriksaan mengenai perkara, oleh hakim karena jabatannya, yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan Pengadilan, agar hakim melihat sendiri gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa.

Keterangan Saksi Ahli

Keterangan pihak ketiga yang obyektif yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna meambah pengetahuan Hakim sendiri.

Alat bukti pembukuan

Pasal 167 HIR pasal  296 R.Bg menyatakan bahwa Hakim bebas memberikan kekuatan pembuktian untuk keuntungan seorang kepada pembukuannya yang dalam hal khusus dipandang patut.

-          Alat bukti pembukuan ini dalam bidang keperdataan dan hukum dagang.

Contoh :

Seorang penggugat menggugat kepada lawan (tergugat) untuk melunasi hutangnya, kemudian tergugat menyatakan bahwa hutangnya sudah lunas, lalu peggugat menunjukkan pembukuan debit-kredit terhadap tergugat di mana ada pengeluaran pinjaman.

Pengetahuan Hakim

Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap mengetahui hukum. Pencari keadilan datang datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung-jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. diri sendiri, masyarakat Bangsa dan Negara (Pasal 14 UU No. 14/1970 dan penjelasannya).

Pasal 178 ayat (1) HIR mewajibkan hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. 

Dikutip dari BUKU DARAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA karya Bpk KAMARUSDIANA, Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta